TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERSTATUS TERSANGKA DALAM UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA

Abstract

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia tahun 2026 menghadapi tantangan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada tahap penyidikan di mana penetapan status tersangka masih kerap dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah sinkronisasi antara KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP 2023, yang menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap anak harus berfungsi sebagai filter yuridis dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana. Perlindungan hukum pada tahap penyidikan tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak prosedural seperti pendampingan hukum dan kehadiran orang tua, tetapi juga mencakup kewajiban penyidik untuk menilai secara substansial adanya alasan pembenar atau pemaaf sejak awal, sehingga apabila tindakan anak merupakan respons defensif terhadap ancaman seketika, status tersangka dapat digugurkan melalui penghentian penyidikan, dengan didukung optimalisasi diversi dan keadilan restoratif guna mencegah pelabelan negatif serta mewujudkan keadilan yang bersifat rehabilitatif.