INDEPENDENSI DAN REPOSISI KEWENANGAN PPATK SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGAN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES

Abstract

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk sebagai jawaban atas kompleksitas kejahatan keuangan di Indonesia, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh kendala koordinasi dan ketergantungan otoritas terhadap instansi penyidik lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ontologis PPATK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji urgensi reposisi kewenangannya guna memperkuat prinsip checks and balances. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK merupakan state auxiliary organ yang bersifat independen dan berfungsi membantu fungsi pengawasan DPR sesuai Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya ditemukan kepasifan kewenangan yang mengharuskan adanya reposisi berupa pemberian wewenang penyidikan mandiri dan perluasan fungsi pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. Reposisi ini krusial agar PPATK memiliki daya dorong yang lebih aktif dan mandiri dalam memperkuat sistem penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.