PERANAN PPAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI INDONESIA

Abstract

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah dan menjadi alat bukti tertulis yang kuat atas peralihan atau pembebanan hak. Penelitian ini bertujuan agar peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat membantu terhadap tertib administrasi pertanahan, pembuktian yuridis, kehati hatian dalam lalu lintas hukum tanah, dan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa peranan PPAT dalam PTSL pada dasarnya bersifat fungsional dan substantif, meskipun belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam desain kelembagaan PTSL. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kekosongan atau disharmoni norma, belum terintegrasinya PPAT dalam panitia ajudikasi PTSL, lemahnya kualitas data yuridis masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi, serta tantangan adaptasi digital. Oleh karena itu, optimalisasi peranan PPAT perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan pola koordinasi formal antara panitia ajudikasi dan PPAT, standardisasi verifikasi data yuridis, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta integrasi teknologi pertanahan yang akuntabel. Dengan demikian, kehadiran PPAT dalam ekosistem PTSL harus diposisikan bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai unsur strategis untuk menjamin tertib administrasi, perlindungan hukum, dan keberlanjutan pembaruan sistem pertanahan di Indonesia.