KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAAN DEEPFAKE AI UNTUK KONTEN PORNOGRAFI: ANALISA KESENJANGAN REGULASI ANTARA UU ITE DAN UU TPKS

Abstract

Fenomena deepfake, atau manipulasi audio-visual yang menempatkan seseorang dalam situasi yang tidak pernah terjadi secara nyata, adalah hasil dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pornografi deepfake atau konten pornografi non-konsensual adalah salah satu jenis penyalahgunaan yang paling mengkhawatirkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum Indonesia menangani penyalahgunaan teknologi deepfake, khususnya dengan melihat perbedaan di antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penelitian yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE mengatur distribusi konten elektronik bermuatan asusila, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi elemen manipulasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake. Selain itu, UU TPKS memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi masih memerlukan pembuktian dan aspek teknis terkait rekayasa digital. Kondisi ini menyebabkan kekosongan norma, atau legal vacuum, yang berdampak pada penegakan hukum yang lemah dan perlindungan korban yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dengan membuat undang-undang khusus yang mengatur deepfake. Ini harus memperluas definisi delik, meningkatkan sistem pembuktian digital, dan memasukkan perlindungan korban berbasis hak privasi. Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan hukum siber di Indonesia untuk menangani kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.