PENGATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Perpres terbaru, adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah dan penyedia (kontraktor), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima hasil pengadaan. Tujuan utama pengadaan barang dan jasa ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fasilitas dan layanan yang tercakup dalam program pengadaan tersebut. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar dalam bentuk layanan umum. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, merupakan bentuk penyempurnaan dari regulasi pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang telah mengalami perkembangan panjang sejak Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974. Setelah diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 1973, hampir setiap tahun muncul keppres baru karena peraturan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan APBN, meskipun ketentuan mengenai pengadaan barang untuk pemerintah tetap disertakan di dalamnya. Baru pada tahun 2000 diterbitkan keppres yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.