PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM JASA KONSTRUKSI

Abstract

Pertanggungjawaban sanksi administratif dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia masih lemah dan perlu pengaturan ulang pada dasar hukum, bentuk sanksi, mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi implementasi di lapangan. Sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pelaku usaha konstruksi terhadap peraturan perundang-undangan, tanpa melalui proses peradilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, akan mengkaji ketentuan dalam Undang Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi administratif dalam jasa konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif memiliki fungsi preventif, represif, korektif, dan edukatif yang penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, serta ketidaksinkronan antar lembaga serta lemahnya kedudukan penyedia jasa dalam penerapan sanksi administratif pada jasa konstruksi. Studi kasus menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penegakan hukum administratif yang lebih efektif. Oleh karena itu, sanksi administratif harus dilihat tidak hanya sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pembentukan budaya kepatuhan hukum dalam jasa konstruksi.