TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI), baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia. Fenomena pekerja migran Indonesia memiliki peran penting dalam dinamika ketenagakerjaan dan perekonomian nasional. Faktor utama yang mendorong migrasi tenaga kerja ke luar negeri meliputi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, perbedaan upah yang signifikan, serta harapan akan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pekerja migran memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama melalui remitansi yang menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi Indonesia, dan juga berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran. Namun, dalam praktiknya, pekerja migran Indonesia sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksesuaian kontrak kerja di negara tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan baik buku ataupun jurnal-jurnal dan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau konvensi dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan.