ASPEK HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN TEKSTIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DAN BISNIS

Abstract

Pentingnya kejelasan hukum kepailitan bagi perusahaan tekstil terletak pada perlindungan hak-hak kreditur dan debitur, serta menjaga stabilitas industri tekstil secara keseluruhan. Hukum kepailitan, yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian utang perusahaan yang tidak mampu membayar kewajibannya, termasuk perusahaan tekstil. Kejelasan hukum ini mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur dan debitur, serta memastikan proses pembagian aset perusahaan yang pailit dilakukan secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kepailitan terhadap perusahaan tekstil di Indonesia dalam perspektif hukum dagang dan bisnis, serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum dan ekonomi yang berkontribusi terhadap terjadinya kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan seperti, Pendekatan perundang-undangan, yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang relevan, seperti Undang Undang Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung dan Pendekatan kasus, dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan tekstil di Indonesia.