IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf
on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, Vol. 9 No.2.
Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights
Disputes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 6(1), 17-21.
Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023:
Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 031-042.
Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Perspektif Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1), 54-63.
Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing
Violations In The Implementation Of Elections. In Proceeding International
Seminar of Islamic Studies (No. 1, pp. 1382-1388).
Alam, Syifa. “Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.”
Hukumonline, June 13, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini
jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/.
Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia 1, no. 3 (2019): 322–36. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
Anwar, M. “Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia:
Perspektif
Konsep Keadilan Thomas Aquinas.” SASI, June 13, 2025.
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/357/342.
BPK.
“PERPRES
No.
Tahun
,”
June
https://peraturan.bpk.go.id/Details/276415/perpres-no-9-tahun-2024.
,
Cahyono. “Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam
Menanggulangi Kasus Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup.” Pengadilan
Negeri Sleman, June 13, 2024. https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk
pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan
atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/.
Djatmiati, Philipus M Hadjon and Tatiek Sri. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2017.
Hart, H L A. The Concept of Law, 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing, 2012.
Informasi Hukum Indonesia. “Optimalisasi Sanksi Pidana,” June 13, 2025. https://info
hukum.com/2017/03/08/optimalisasi-sanksi-pidana-dalam-pemberantasan-tindak-pidana
korupsi/.
Munawaroh, Nafiatul. “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.”
Hukumonline, June 13, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan
dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/.
Pengadilan Negeri Tilamuta. “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,”
https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi
dalam-hukum-pidana/.
Perempuan, Komnas. “34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024.”
Kompas.com,
June
,
https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682
perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024.
Putri, Tiara Amanda. “Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawabannya.” Hukumonline,pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26/.
Rantung, Helena Queenly, Altje A. Musa, and Boby Pinasang. “Sanksi Hukum Terhadap
Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Lex Administratum, June 13, 2025.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50927.
Rosdianti, Nadia. “Kelemahan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi UU PKDRT.”
Konsil LSM, June 13, 2025. https://konsillsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum
dalam-implementasi-uu-pkdrt/.
Siahaan, Putri Nurmala Sari. “Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban
Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” Binamulia Hukum, June 13, 2025.
https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/376.
SIP Law Firm. “Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” June 13, 2024.
https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id.
Sitepu, Pribudiarta Nur. “Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban
Kekerasan Seksual Online.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, June 13, 2024. https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==.
Taufani, Suteki and Galang. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik. Depok:
Rajawali Pers, 2018.
Widiyanti, Eni. “Ini Sanksi Bagi Korporasi Yang Lindungi Pelaku Kekerasan Seksual.”
Republika Online, June 13, 2023. https://ekonomi.republika.co.id/berita/s69x4w457/ini
sanksi-bagi-korporasi-yang-lindungi-pelaku-kekerasan-seksual.
———. “KemenPPPA : UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menyasar Pelaku Individu Dan
Korporasi.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, June 13,
https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3MA==.
Yasin, Muhammad. “Berhati-Hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan Yang Dapat Dikenakan
Terhadap Korporasi.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, June 13, 2025.
https://law.ui.ac.id/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan
terhadap-korporasi/.
Refbacks
- There are currently no refbacks.