IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Andi Maysarah, Ida Hanifah, Faisal Faisal

Abstract


Penelitian ini mengkaji implementasi asas keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual. Permasalahan kekerasan seksual di lingkungan korporasi telah menjadi isu krusial yang memerlukan pendekatan hukum pidana yang komprehensif dan berkeadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi komparatif dan analisis kasus, penelitian ini menganalisis konseptualisasi asas keadilan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, efektivitas mekanisme sanksi yang ada, serta hambatan struktural dan substantif dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam sanksi pidana korporasi mengalami distorsi akibat ketidakkonsistenan interpretasi hukum, lemahnya mekanisme corporate liability, dan disparitas sanksi yang signifikan. Temuan empiris mengindikasikan bahwa 73% kasus kekerasan seksual korporasi mengalami under-punishment, sementara 15% mengalami over-punishment, yang mencerminkan ketidakadilan sistemik. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan integratif yang menggabungkan keadilan retributif, restoratif, dan distributif dengan mekanisme proporsionalitas yang terukur.

Keywords


Sertifikasi Tanah, Inklusi Keuangan, Kemakmuran Rakyat.

Full Text:

PDF

References


Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf

on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, Vol. 9 No.2.

Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights

Disputes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 6(1), 17-21.

Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023:

Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. Jurnal

Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 031-042.

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Perspektif Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1), 54-63.

Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing

Violations In The Implementation Of Elections. In Proceeding International

Seminar of Islamic Studies (No. 1, pp. 1382-1388).

Alam, Syifa. “Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.”

Hukumonline, June 13, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini

jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/.

Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum

Indonesia 1, no. 3 (2019): 322–36. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.

Anwar, M. “Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia:

Perspektif

Konsep Keadilan Thomas Aquinas.” SASI, June 13, 2025.

https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/357/342.

BPK.

“PERPRES

No.

Tahun

,”

June

https://peraturan.bpk.go.id/Details/276415/perpres-no-9-tahun-2024.

,

Cahyono. “Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam

Menanggulangi Kasus Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup.” Pengadilan

Negeri Sleman, June 13, 2024. https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk

pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan

atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/.

Djatmiati, Philipus M Hadjon and Tatiek Sri. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2017.

Hart, H L A. The Concept of Law, 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia

Publishing, 2012.

Informasi Hukum Indonesia. “Optimalisasi Sanksi Pidana,” June 13, 2025. https://info

hukum.com/2017/03/08/optimalisasi-sanksi-pidana-dalam-pemberantasan-tindak-pidana

korupsi/.

Munawaroh, Nafiatul. “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.”

Hukumonline, June 13, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan

dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/.

Pengadilan Negeri Tilamuta. “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,”

https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi

dalam-hukum-pidana/.

Perempuan, Komnas. “34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024.”

Kompas.com,

June

,

https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682

perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024.

Putri, Tiara Amanda. “Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawabannya.” Hukumonline,pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26/.

Rantung, Helena Queenly, Altje A. Musa, and Boby Pinasang. “Sanksi Hukum Terhadap

Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Lex Administratum, June 13, 2025.

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50927.

Rosdianti, Nadia. “Kelemahan Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi UU PKDRT.”

Konsil LSM, June 13, 2025. https://konsillsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum

dalam-implementasi-uu-pkdrt/.

Siahaan, Putri Nurmala Sari. “Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban

Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” Binamulia Hukum, June 13, 2025.

https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/376.

SIP Law Firm. “Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” June 13, 2024.

https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id.

Sitepu, Pribudiarta Nur. “Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban

Kekerasan Seksual Online.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, June 13, 2024. https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==.

Taufani, Suteki and Galang. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik. Depok:

Rajawali Pers, 2018.

Widiyanti, Eni. “Ini Sanksi Bagi Korporasi Yang Lindungi Pelaku Kekerasan Seksual.”

Republika Online, June 13, 2023. https://ekonomi.republika.co.id/berita/s69x4w457/ini

sanksi-bagi-korporasi-yang-lindungi-pelaku-kekerasan-seksual.

———. “KemenPPPA : UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menyasar Pelaku Individu Dan

Korporasi.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, June 13,

https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk3MA==.

Yasin, Muhammad. “Berhati-Hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan Yang Dapat Dikenakan

Terhadap Korporasi.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, June 13, 2025.

https://law.ui.ac.id/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan

terhadap-korporasi/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.