PERLINDUNGAN HUKUM HAK SUARA BURUH SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM PENGAJUAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Abstract

Proses  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  di  Indonesia merupakan   mekanisme   hukum   yang   bertujuan   untuk   menyelesaikan sengketa  utang  antara  debitur  dan  kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak suara buruh sebagai kreditur preferen dalam proses persetujuan rencana perdamaian pada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada praktiknya penyelesaian sengketa utang melalui mekanisme yang dimaksud buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur yang secara hukum memperoleh prioritas pembayaran atas upah yang belum dibayarkan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa upah buruh merupakan hak yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Putusan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak atas upah sebagai bagian dari hak untuk hidup layak. Namun demikian, dalam proses pengambilan keputusan terkait persetujuan rencana perdamaian, posisi dan hak suara buruh seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga berpotensi merugikan kepentingan buruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data kewahyuan dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Temuan menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan buruh sebagai kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pemenuhan haknya. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan proses persetujuan rencana perdamaian masih terdapat ketidakjelasan mengenai hak suara buruh sebagai bagian dari kreditur yang berhak menentukan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap hak suara buruh agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang efektif bagi buruh dalam mekanisme penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.