PENGUATAN LITERASI HUKUM DIGITAL TERHADAP TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNERSHIP SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG

Abstract

Berbagai upaya dilakukan para pemilik manfaat (beneficial owner) dalam perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan usahanya. Dari upaya legal hingga ilegal, dari perusahaan induk hingga anak perusahaan, dari perusahaan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hingga mendirikan perusahan cangkang untuk menghapus jejak beneficial ownership-nya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi beneficial ownership sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum perdata dan ilmu hukum dagang bisnis mengenai perusahaan cangkang yang tidak memiliki aturan spesifik di Indonesia. Penting untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi. Literasi hukum pelaku usaha mengenai kewajiban beneficial ownership masih rendah dan pengawasan berbasis risiko belum sepenuhnya efektif di sektor digital. Sebagai saran diperlukan penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi beneficial ownership sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang.