HUKUM PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN ANAK

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang kehilangan atau tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari orang tua kandungnya. Namun, dalam praktiknya, pengangkatan anak kerap disalahgunakan sebagai modus untuk menutupi praktik ilegal perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan anak serta mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), transparansi, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, khususnya terkait pengawasan, validasi data, serta koordinasi antarinstansi. Celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik perdagangan anak dengan berkedok adopsi, baik melalui jalur informal maupun pemalsuan dokumen. Konstruksi hukum yang ideal dalam pengangkatan anak harus menekankan pada penguatan sistem verifikasi, peningkatan peran lembaga sosial, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sebagai sarana eksploitasi.