IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN ASAS NASIONALITAS DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA

Abstract

Akibat hukum pelanggaran asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Asas nasionalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum agraria Indonesia yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap asas ini, terutama melalui skema perjanjian nominee (pinjam nama) yang dilakukan WNA untuk menguasai tanah dengan status hak milik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA, dengan memberikan hak terbatas bagi WNA berupa hak pakai dan hak sewa; (2) bentuk pelanggaran asas nasionalitas yang paling marak adalah perjanjian nominee yang merupakan penyelundupan hukum (fraus legis), dengan modus operandi berupa akta kuasa menjual yang tidak dapat ditarik kembali, perjanjian pengikatan jual beli, serta penguasaan pulau-pulau kecil dan perkawinan campuran; (3) akibat hukum dari pelanggaran tersebut meliputi batal demi hukumnya perjanjian nominee, hapusnya hak milik dan jatuhnya tanah kepada negara, tidak adanya perlindungan hukum bagi WNA, serta sanksi terhadap notaris dan WNI nominee. Pada tingkat makro, praktik nominee mengancam ketahanan nasional dalam aspek kedaulatan, ekonomi, pangan, dan sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UUPA dengan menambahkan sanksi pidana eksplisit bagi praktik nominee, penguatan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, penyusunan prosedur operasional standar eksekusi tanah jatuh kepada negara oleh Badan Pertanahan Nasional, serta peningkatan koordinasi antara instansi kependudukan, keimigrasian, dan pertanahan.