KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DAN URGENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Abstract

Judi online atau yang dikenal sebagai judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi digital. Secara normatif, kebijakan hukum di Indonesia telah melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun berbasis elektronik melalui berbagai peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online serta mengkaji urgensinya terhadap perlindungan perempuan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi hambatan, seperti karakteristik kejahatan yang bersifat transnasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam pengawasan transaksi digital. Selain itu, dampak judi online juga berpengaruh terhadap perempuan sebagai kelompok rentan, terutama dalam bentuk tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga risiko kekerasan dalam rumah tangga. Politik hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama internasional, serta pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif gender agar penanggulangan judi online dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap perempuan.