KONFLIK HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT BATAK TOBA: DISKRIMINASI PEREMPUAN YANG TERPINGGIRKAN DARI WARISAN

Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik antara hukum waris Islam dan hukum adat Batak Toba dalam hal diskriminasi terhadap perempuan yang terpinggirkan dari hak warisan. Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang secara tradisional hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sedangkan hukum waris Islam mengakui hak perempuan atas bagian warisan meskipun lebih kecil dibandingkan laki laki. Konflik normatif antara kedua sistem hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperkuat marginalisasi perempuan dalam konteks pewarisan harta keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba seringkali mengesampingkan hak perempuan yang secara eksplisit dijamin oleh hukum Islam. Ketiadaan harmonisasi yang memadai antara hukum adat dan hukum nasional menyebabkan perempuan Batak Toba rentan kehilangan hak warisnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan nondiskriminasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip prinsip keadilan gender dalam sistem hukum waris di Indonesia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Batak Toba mengenai hak-hak perempuan dalam hukum waris Islam.