KEGAGALAN YURISDIKSI NEGARA MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG JUDI ONLINE PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan kejahatan lintas batas (borderless crime) yang semakin kompleks, salah satunya praktik pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online. Karakteristik kejahatan ini yang tidak mengenal batas yurisdiksi negara menjadikannya ancaman serius terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pelacakan, pembuktian, dan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan yurisdiksi negara dalam menanggulangi pencucian uang dari judi online serta mengkaji urgensi kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan lintas negara, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya implementasi kerja sama internasional menjadi faktor utama kegagalan yurisdiksi. Selain itu, sifat transaksi digital yang anonim, cepat, dan berbasis teknologi canggih semakin memperumit proses penegakan hukum. Dalam perspektif hubungan internasional, penanggulangan kejahatan ini menuntut pendekatan kolektif melalui penguatan kerja sama multilateral, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pemberantasan pencucian uang dari judi online memerlukan sinergi global yang berkelanjutan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan adaptif di era digital.