CORPORATE CRIMINAL LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA

Abstract

Perkembangan aktivitas ekonomi modern menempatkan korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai aktor strategis yang tidak hanya berperan dalam sektor bisnis, tetapi juga berpotensi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, konsep corporate criminal liability menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep corporate criminal liability dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji karakteristik BUMD sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, termasuk BUMD yang memiliki karakteristik hibrida antara entitas bisnis dan instrumen publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan corporate criminal liability masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pertanggungjawaban individu, kesulitan pembuktian mens rea korporasi, serta disharmonisasi regulasi terkait status keuangan BUMD. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal yang membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik. Disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada BUMD belum berjalan optimal dan memerlukan penguatan dari aspek normatif dan institusional. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMD guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.