KEPASTIAN HUKUM SETIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DIGITAL

Abstract

Perkembangan digitalisasi dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik membawa konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum sertipikat elektronik dalam sistem Hak Tanggungan serta menilai sejauh mana asas kepastian hukum dan asas keadilan telah terpenuhi dalam proses eksekusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat elektronik memiliki kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian yang setara dengan sertipikat konvensional selama diterbitkan melalui sistem elektronik yang sah dan dapat diandalkan. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan masih dijumpai sejumlah kendala, antara lain terkait kesiapan infrastruktur teknologi, mekanisme pembuktian dalam proses peradilan, serta perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengaturan teknis serta harmonisasi penerapan sertipikat elektronik dalam proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.