REKONSTRUKSI KONSEP PEWARISAN TERHADAP HARTA YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FARAIDH

Abstract

Perkembangan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan ekonomi modern menimbulkan implikasi serius dalam hukum kewarisan, khususnya terkait status harta yang berasal dari sumber tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif harta warisan dalam perspektif faraidh dan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi problematika pewarisan harta hasil tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan rekonstruksi konsep pewarisan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan. Rekonstruksi konsep pewarisan dilakukan dengan menegaskan bahwa harta hasil tindak pidana pencucian uang harus dikeluarkan dari objek warisan, disertai mekanisme identifikasi dan pemisahan harta secara proporsional. Selain itu, perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik tetap harus dijamin. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip maqashid al-shari’ah, khususnya hifz al-mal, serta integrasi dengan hukum positif guna mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, konsep faraidh tetap relevan dalam menghadapi dinamika hukum modern secara adaptif dan kontekstual.