TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN BANK DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI TUNAI UNTUK MENCEGAH PENCUCIAN UANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas kebijakan pelaporan transaksi tunai oleh perbankan dalam rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki kewajiban melaporkan transaksi tunai bernominal Rp500.000.000,00 atau lebih kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Kewajiban ini merupakan instrumen krusial untuk mendeteksi tahap placement dalam siklus pencucian uang yang sering kali memanfaatkan celah transaksi tunai yang bersifat anonim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus kajian diarahkan pada landasan hukum kewajiban pelaporan, sinkronisasi aturan mengenai ambang batas nominal, serta dilema penerapan antara kepatuhan pelaporan dan prinsip kerahasiaan bank. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala infrastruktur teknologi, dinamika regulasi, hingga persoalan perlindungan hukum bagi pihak pelapor. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan sinergi antara otoritas pengawas dan industri perbankan guna mengoptimalkan fungsi deteksi dini tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.