ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA

Abstract

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam, sehingga perbedaan agama menjadi penghalang (mani’) mewarisi. Namun, dalam perkembangannya, muncul pergeseran paradigma hukum melalui putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim dan bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data utama adalah putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung terkait sengketa waris beda agama, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis dinamika putusan hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutus perkara pembagian waris beda agama, yang secara normatif terhalang oleh Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, studi ini menemukan adanya pergeseran paradigma hukum dari tekstual-normatif menuju kontekstual-substansial. Meskipun KHI menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, hakim sering kali menggunakan instrumen hukum ijtihad berupa wasiat wajibah untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada ahli waris non-Muslim dengan porsi maksimal sepertiga. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak lagi hanya bersandar pada hukum formal, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan demi menjaga kerukunan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Implementasi wasiat wajibah ini menjadi jalan keluar hukum untuk mengisi kekosongan regulasi sekaligus menyelaraskan prinsip hukum Islam dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.