PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA

Abstract

Pekerja alih daya (outsourcing) merupakan bagian dari tenaga kerja yang memilki posisi rentan dalam hubungan kerja karena statusnya yang tidak langsung terikat dengan perusahaan pengguna jasa. Keberadaannya semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dunia industri modern yang menuntut efisiensi dan fleksibilitas tenaga kerja. Pekerja alih daya merupakan bagian dari tenaga kerja yang berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Namun, posisi mereka dalam hubungan kerja sering kali berada pada kondisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan pekerja tetap. Dalam kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan hak-hak nomatif pekerja seperti jaminan sosial, upah, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan pekerja alih daya di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam peraturan dan praktik perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memfokuskan pada konsistensi antara norma hukum dengan prinsip keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja alih daya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena terdapat kesenjangan antara ketentuan normatid dan praktik di lapangan. Banyak pekerja alih daya belum memperoleh hak-haknya secara adil akibat lemahnya pengawasan dan posisi tawar yang tidak seimbang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, serta penerapan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja alih daya dapat terlindungi secara adil dan berkeadilan sosial.