TRANSFORMASI DIGITAL HUKUM PERTANAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH MAFIA TANAH

Abstract

Tanah memiliki peranan yang sangat esensial dalam kehidupan semua masyarakat, seperti peranan untuk tempat tinggal, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha pertambangan, dan lainnya. Mafia tanah di bidang pertanahan masih tumbuh subur, karena tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan tanah tidak sepadan dengan jumlah bidang tanah yang tersedia. Penelitian ini bertujuan akan mengungkap beberapa permasalahan yaitu Bagaimana peran digitalisasi dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dalam upaya mencegah mafia tanah dan Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari transformasi digital dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dalam upaya mencegah mafia tanah. Metode yang digunnakan adalah yuridis nomatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian ini digunakan guna menemukan bahan-bahan yang dapat berupa teori-teori, konsep, maupun asas hukum yang dapat mendukung validitas penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertipikat elektronik adalah salah satu transformasi digital yang dilakukan oleh kementerian ATR/BPN. Pendaftaran tanah baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data yang semula dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara elektronik. Kelebihannya dari segi keamanan dan kepastian hukum, sertifikat tanah elektronik memberikan jaminan lebih baik dibandingkan dengan sertifikat tanah fisik, Dari segi penyimpanan penerapan sistem sertipikat elektronik lebih baik dari pada sistem analog. Kekurangannya seperti ketidakmerataan infrastruktur teknologi dan akses internet, keamanan data dan ancaman serangan siber, rendahnya literasi digital, penyesuaian regulasi dan aspek hukum, kurangnya kerjasama antar instansi, kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik masih rendah dan lainnya.