KONSEPSI PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PREDICATE CRIME PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan turunan (secondary crime) yang bergantung pada adanya tindak pidana asal (predicate crime). Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi secara eksplisit ditetapkan sebagai salah satu predicate crime bagi tindak pidana pencucian uang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi dan implikasi yuridis dari pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal dalam tindak pidana pencucian uang, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi dan pelacakan aset hasil kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan ini memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil korupsi, namun masih terdapat tantangan dalam aspek penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pembuktian ganda (dual criminality). Oleh karena itu, perlu optimalisasi kerangka hukum dan sinergi antarlembaga dalam menindak dan memulihkan kerugian negara akibat korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang.