PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN KOMUNAL DI ERA DIGITALISASI

Abstract

Di era digitalisasi yang terus berkembang pesat, tantangan terhadap perlindungan hukum hak kekayaan komunal semakin kompleks. Kekayaan komunal yang meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik, sering kali terekspos dan tereksploitasi tanpa izin melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan komunal di Indonesia dalam konteks digital serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan instrumen WIPO, perlindungan terhadap kekayaan komunal di ranah digital masih lemah karena keterbatasan pengakuan formal dan mekanisme pengawasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, sistem registrasi kekayaan komunal yang terintegrasi, serta kolaborasi antara negara, masyarakat adat, dan penyedia platform digital untuk menjamin perlindungan yang adil dan berkelanjutan.