UPAH SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN: TELAAH KRITIS ATAS REFORMASI REGULASI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Abstract

Regulasi pengupahan di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya. Kerangka normatif tersebut menegaskan upah sebagai hak pekerja dan instrumen penghidupan layak. Realitas implementasi menunjukkan bahwa pengupahan masih lebih berfungsi sebagai batas administratif daripada sarana kesejahteraan, sehingga memunculkan kesenjangan antara tujuan hukum dan kondisi faktual pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas pengaturan upah dan kesejahteraan pekerja, merumuskan konstruksi ideal hukum pengupahan berbasis kesejahteraan, serta mengkaji urgensi reformulasi hukum pengupahan dalam sistem ketenagakerjaan modern. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Sumber data bersifat sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengupahan yang ada masih didominasi pendekatan ekonomi makro dan belum sepenuhnya mengintegrasikan indikator sosial serta kemanusiaan. Upah minimum cenderung berfungsi sebagai batas maksimum akibat lemahnya posisi tawar pekerja. Konstruksi ideal hukum pengupahan menuntut paradigma kesejahteraan, integrasi indikator ekonomi dan sosial, transparansi, partisipasi pekerja, serta pengawasan negara yang efektif. Reformulasi hukum pengupahan diperlukan agar responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan modern dan berorientasi pada hak pekerja. Hukum pengupahan Indonesia memerlukan reformulasi paradigma agar upah berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip negara hukum kesejahteraan dan keadilan sosial bagi pekerja.