PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS : RISIKO KRIMINALISASI UU ITE

Abstract

Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengkaji risiko kriminalisasi akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan dasar perlindungan, whistleblower masih rentan terhadap ancaman hukum, khususnya melalui pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kondisi ini berpotensi menghambat pengungkapan kasus serta berdampak pada kondisi psikologis pelapor. Selain itu, ketidaksinkronan antar regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penerapan asas lex specialis derogat legi generali, serta penguatan pendekatan berbasis korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.