Pewarisan Adat Mayorat Perempuan pada Masyarakat Semende di Palembang: Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Perkawinan di Indonesia pada umumnya diselenggarakan berlandaskan Hukum Adat, hukum agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan yang menerapkan sistem pewarisan mayorat perempuan atau tunggu tubang, yaitu bentuk matrilineal tidak murni di mana harta pusaka turun-temurun diwariskan kepada anak perempuan tertua. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis praktik pewarisan mayorat perempuan masyarakat Semende di Palembang dalam perspektif Hukum Adat dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan tunggu tubang tetap dipertahankan sebagai sarana menjaga keutuhan harta pusaka dan stabilitas sosial keluarga, meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip pembagian warisan berdasarkan UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Sedangkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip faraidh.