Sebagai subjek hukum yang berbadan hukum, yayasan memiliki organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjalankan kegiatan yayasan guna mencapai tujuannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap suatu akta perubahan yayasan bila terjadi suatu keterangan palsu. Hasil dari penelitian ini memberika kesimpulan bahwa Kebijakan hukum terhadap suatu akta perubahan yayasan bila terjadi suatu keterangan palsu yaitu dapat dilakukan dengan kebijakan non penal yaitu penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yayasan oleh pengawas dan kebijakan penal yaitu bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana seperti pada putusan Pengadilan Negeri Padang No. 363/ Pid. B/2014/ PN. Pdg, kemudian banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 18/Pid/2015/ PT. Pdg dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1068/K/Pid/ 2015